Pacivis UI underlined the difficulties of staying away from stability disruption and conflict, which designed the civilian elite ‘compromise’ not to put excessive pressure to the military as they were essential to restore protection. This require to the ‘military’ was noticed during the appointment of military officers including ZA Maulani, Arie Kumaat, and AM Hendropriyono as heads of BAKIN (which later on became BIN).
Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.
Titik utama yang perlu dilakukan reformasi dalam fungsi intelijen adalah fungsi pengamanan dalam hal ini perlu dilakukan pembentukan organisasi kontra intelijen. Dalam kegiatan kontra intelijen media massa merupakan fenomena sosial yang sekaligus juga politik, media massa merupaka essential issue
Still left radical teams: anyone who has a social-democratic or communist/ Marxist political orientation;
produksi intelijen tersebut. Cara pandang pimpinan terhadap ancaman juga menjadi variabel produk intelijen tersebut digunakan atau tidak atau bisa karena perbedaan pandangan politik si pembuat kebijakan.
tersirat etika utilitarianisme yang menilai baik-buruk tindakan berdasarkan manfaat pada sebanyak mungkin orang. Praktik penahanan, penyadapan, bahkan penghilangan nyawa musuh tidak bernilai pada dirinya, melainkan bernilai sejauh untuk mampu melindungi nyawa warga sipil dari ancaman serangan bom bunuh diri.
Untuk menjaga kredibilitas intelijen diperlukan wadah organisasi intelijen modern day, intelijen yang menjaga profesialisme, menghormati hak asasi manusia dan tetap meyakini kerahasiannya serta tata kelola yang demokratis, patuh pada institusi politik dan negara.
[thirty] You will find allegations of deliberate failure to cope with this chaos appropriately, all over again rooting in loyalty on the Orde Baru
Ketika situasi darurat menjadi permanen maka perlu disusun hukum yang memberikan kewenangan ekstra bagi intelijen, untuk mampu menunaikan tugasnya dengan baik.
Pemerintah daerah juga akan mendapatkan keuntungan dari tingginya perputaran uang di sektor-sektor yang terkait langsung dengan pariwisata, sehingga dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik.
Seluruh mekanisme kerja agar disusun untuk memastikan setiap output dari kegiatan diserahkan kepada Direktorat teknis sebagai tindaklanjut pelaksanaan bidang tugas masing-masing,” ujar JAM-Intelijen.
The Law on Foundations and related restrictions outline a list of guidelines pertaining to foundations established by foreign persons or entities. The Regulation mandates a minimal contribution to the foundation’s property of a hundred million IDR (USD 10,000). For registration, the minimum amount contribution have to be documented, the overseas personal/entity will have to offer identification, and there need to be a statement that the foundation won't be harmful into the Indonesian society, country and place.
“Along with the enactment of this Regulation, the authority of the minister, head of establishment, or Regional Authorities which has been stipulated during the regulation to apply or type legal guidelines and laws
Shortly periksa di sini following the virtual police power’s formation, two upload conditions that were reprimanded and managed via the Digital law enforcement been given considerable interest by the public as they have been viewed as abnormal and deviated from the goal of their development. The aforementioned cases relate to feedback about community officials, i.e. Juliari Batubara (previous Minister of Social Affairs, accused of COVID-19 meals assist bribery and corruption) and Gibran Rakabuming (Mayor of Solo, eldest son of President Jokowi). The situation concerning Gibran Rakabuming By way of example, achieved harsh criticism because the arrest was deemed to become exaggerated.